RAKOSA STREAMING
RAKOSA NEWS FEED

STRATEGI PEMULIHAN DAN STABILISASI PEREKONOMIAN DIY DI MASA COVID-19

Release Date : 15 September 2020

Rapat Koordinasi

TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)DIY

Yogyakarta, 14 September 2020

 

 

PADA Rakor 2019,Pengendalian Inflasi Daerahlayaknya menjaga stabilitas tekanan darah, agar tidak membuat orang pingsan, baik oleh  tensi tinggi maupun rendah. Kinidi tengah Covid-19,Pengendalikan Keseimbangan Sektor Ekonomi dan Kesehatan, bagaikan seorang kusir andong pemula, yang perlu belajar tarik-ulur tali kekang untuk mengendalikan arah dan laju lari sang kuda.

 

Kebijakan Nasional

Yang berbeda pada krisis kali ini adalah pembatasan sosial. Itu salah satu cultural shocks besar karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Jadi, kita seakan seorang pembelajar yang harus memikirkan dua-tiga langkah ke depan. Pembatasan sosial itu justru menekan perekonomian. Masalahnya, tekanan ekonomi tidak hanya dialami kalangan tertentu, namun seluruh masyarakat. Mulai dari rumah tangga hingga pelaku usaha.

 

Oleh karena itu, kebijakan yang diambil pun menjangkau semua kalangan. Misalnya, restrukturisasi dan relaksasi kredit tidak hanya untuk pengusaha besar, namun juga UMKM. Begitu pula dengan insentifdan stimulus, tidak hanya menjangkau pelaku usaha, namun juga rumah tangga berupa Bantuan Sosial (Bansos) sebagai bentuk ekspansi social safety net

 

Di sisi lain, Pemerintah perlu terus mencari sumber-sumber anggaran, agar bisa menjalankan berbagai kebijakan tersebut. Dampaknya, defisit anggaran melebar hingga ke kisaran 6,07 persen pada tahun 2020 ini.

Kendala Pemulihan dan Stabilisasi Ekonomi

Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi minus 2 persen, seakan berada di tubir jurang resesi. Kondisi itu memunculkan Kendala Pemulihan dan Stabilisasi Ekonomi, antara lain:

 

  1. Ketidakseimbangan antara Produksi dan Konsumsi

Keseimbangan di antara keduanya jelas menjadi dasar pertumbuhan ekonomi. Ketika tidak terjadi keseimbangan, siklus ekonomi akan tersendat dan tidak berputar sebagaimana mestinya. Sehingga tidak bisa menciptakan nilai tambah.

  1. Meski  Membaik, Tren Pemulihan Masih Rendah

Kontraksi ekonomi di kuartal III ada tren membaik dibanding kuartal II. Hal itu menunjukkan pemulihan di bidang konsumsi dan investasi melalui belanja Pemerintah yang dipercepat dan adanya sedikit peningkatan ekspor. Meski ekonomi kuartal III masih negatif, tapi tidak lebih buruk dibanding negara lain yang mengalami kontraksi hingga minus 20 persen.

  1. Peningkatan Pengangguran

Tenaga kerja memiliki peran penting dalam produksi. Karena surutnya pasar, perusahaan menghadapi kesulitan cashflows. Sehingga banyak terjadi PHK, bahkan sebagian tanpa pesangon. Atau setidaknya “dirumahkan” dengan upah 50 persen. Akibatnya, terjadi peningkatan pengangguran. Risikonya, daya beli rendah, bahkan memicu tindak kriminal guna memenuhi kebutuhan hidup.

  1. Dunia Usaha Cenderung Stagnan

Karena tingkat pertumbuhan masih negatif, pelaku pasar takut berbelanja dan berinvestasi, menjadikan aktivitas usaha cenderung stagnan.

 

Inflasi atau Deflasi Rendah

Inflasi di satu sisi diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, inflasi terlalu rendah akibat Covid-19 justru mempersulit stabilitas ekonomi, karena harga komoditas turun. Tetapi di sisi lain, rata-rata pendapatan masyarakat juga ikut turun drastis. Meski harga murah, tetapi tetap tak terjangkau oleh daya beli. Sebaliknya, jika terjadi deflasi, pasti disertai penurunan harga, juga menurunkan tingkat pendapatan dan laba perusahaan. Akibatnya, tidak bisa menutup biaya produksi, sehingga volume produksi pun rendah.

 

Kepala BPS menyatakan, dampak Covid-19 terhadap stabilitas ekonomi dunia sangat luar biasa. Banyak negara mengalami deflasi atau inflasi, namun dalam tingkat yang rendah. Deflasi dan inflasi yang rendah ini menunjukkan daya beli atau permintaan mengalami penurunan yang tajam. Akibat permintaan yang turun di sisi distribusi dan suplai, daya beli pun juga ikut melemah, akibat kebijakan pembatasan sosial di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di Indonesia tingkat inflasi tahunan Indonesia 1,32 persen (yoy) per Agustus 2020.Sangat rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun-tahun sebelumnya.

Andai tak ada Covid-19, Indonesia bisa mencatat deflasi, bukannya inflasi. Di negara lain, seperti Filipina, Singapura, Vietnam dan China terjadi deflasi yang rendah antara 0,01 hingga 1,5 persen. Hal ini menjadi bukti Covid-19 memukul banyak sektor di berbagai negara.

 

DIY Deflasi Saat Ekonomi Mulai Bergerak

DIY mengalami deflasi per Agustus 2020 sebesar 0,04 persen (month to month/mtm). Deflasi ini terjadi di tengah aktivitas ekonomi yang mulai bergerak, terutama industri pariwisata dan perdagangan ritel. Angka tersebut menjadikan laju inflasi secara akumulatif hingga Agustus 2020 sebesar 0,68 persen (year to date/ytd) atau 1,64 (year on year/yoy) secara tahunan.

 

Meski realisasi inflasi DIY (yoy) lebih tinggi dari nasional, tetapi keduanya masih berada di bawah sasaran yang ditetapkan 3,0 persen plus-minus 1 persen (yoy). Diperkirakan inflasi DIY selama 2020 akan berada pada batas bawah titik tengah sasaran. Rendahnya inflasi ini menunjukkan tingkat konsumsi rendah.

 

Deflasi di DIY disebabkan oleh kelompok harga pangan bergejolak (volatile food), seperti  daging ayam dan bawang merah, mengalami penurunan, karena stok di pasaran melimpah. Berdasarkan data PIHPS, harga daging ayam ras di tingkat produsen per Agustus 2020 turun mencapai Rp.19.250/kilogram. Tetapi, permintaan daging ayam justru mengalami penurunan. Harga bawang merah turun akibat panen raya di sentra penghasil bawang merah di Bantul dan Sleman.

 

Sdangkan kelompok harga pangan yang diatur pemerintah (administered prices) dan kelompok inti mengalami inflasi (core inflation) terbatas, akibat tarif angkutan udara turun hingga minus 27,3 persen (ytd). Pembatasan aktivitas dan penerapan PSBB di luar DIY menyebabkan permintaan terhadap transportasi udara anjlok dan maskapai terpaksa memangkas tarif hingga mendekati batas bawah.

 

Sementara, inflasi pada kelompok inti dikarenakan ada peningkatan harga emas dan sepeda, implikasi dari tren gaya hidup sehat. Secara khusus, regulasi impor sepeda diperketat melalui Permendag Nomor 68 Tahun 2020 tentang ketentuan Impor Alas Kaki, Elektronik, Sepeda Roda Dua dan Roda Tiga. Kondisi ini menyebabkan sepeda impor menjadi terbatas.

 

Peran TPID dalam Pemulihan dan Stabilitas Ekonomi

Dalam kondisi seperti itu, tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) DIY selain menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sebagai tugas utamanya,  juga harus memikirkan strategi mendukung  pemulihan ekonomi daerah. TPID juga menjaga kecukupan stok pangan, sekaligusmengupayakan kelancaran distribusinya.

Selain itu, bagaimana dapat mendukung home industrydan UMKM, agar usahanya dapat hidup kembali. Selama ini faktanya, industri rumah tangga dan UMKM menjadi basis dan garda terdepan pengendalian harga-harga kebutuhan pokok di masyarakat. Dalam kondisi Covid-19 ini, wajar apabila mereka mendapatkan bantuanserta berbagai preferensi keringanan dan kemudahan.

 

Ukuran keberhasilan TPID saat ini, bukan lagi hanya dilihat dari rendahnya tingkat inflasi. Karena faktanya, akibat Covid-19 daya beli masyarakat ikut turun. Tetapi yang lebih penting, bagaimana  agar TPID bersama seluruh pemangku kepentingan secara sinergis melakukan kegiatan untuk mendorong upaya pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat secara mandiri. Misalnya, dengan menggalakkan pemanfaatan lahan-lahan pekarangan atau lahan kosong sebagai sumber memperoleh kebutuhan bahan makanan pokok yang biasa dikonsumsi.

 

TPID juga perlu lebih berperan aktif memastikan ketersediaan bahan bakar gas, agar rumah tangga dan UMKM dapat memperolehnya secara mudah. TPID juga perlu ikut berperan mendukung upaya Pemerintah memastikan kepatuhan terhadap Protokol Kesehatan, minimal disiplin menjaga 3-M: “Memakai Masker yang benar, Menjaga Jarak aman, dan Mencuci tangan/Menjaga Kebersihan”.

 

Terkait 3-M ini, pemanfaatan teknologi digital, termasuk sarana transaksi pembayaran secara digital, perlu menjadi perhatian TPID. Pemanfaatan sarana digital dan elektronik seperti mobile banking, belanja melalui e-commerce, dan penggunaan channel pembayaran menggunakan Quick Respond Code Indonesian Standard (QRIS), merupakan upaya-upaya yang tepat untuk mengurangi kontak langsung antara pembeli dan penjual.


          BI menargetkan tingkat inflasi di DIY pada rentang 3persen plus-minus 1persen. Angka ini favourable untuk pengusaha maupun konsumen. Upaya yang harus dilakukan dalam kondisi deflasi saat ini adalah terus mendorong peningkatan konsumsi pemerintah dan juga masyarakat. Oleh sebab itu, belanja APBD/Danaisperlu dipercepat, termasuk segera merealisasikan proyek-proyek besar, seperti pembayaran ganti tanah proyek jalan toldan JJLS, perbaikan infrastuktur dan belanja lainnya. Pada prinsipnya saat ini belanja Pemerintah menjadi akselerator utama di tengah lemahnya daya beli masyarakat.


           Kegiatan ekonomi harus bergerak, jika tidak, kita akan mengalami resesi berkepanjangan dengan pertumbuhan ekonomi minus berturut-turut. Hal ini  berdampak lebih jauh semakin melemahnya daya beli. Dari sisi pengeluaran, ekonomi DIY sangat mengandalkan konsumsi, yang amat tergantung dari industri pariwisata dan pendidikan sebagai anchor dari seluruh kegiatan ekonomi DIY.

 

 

Modernisasi “Among-Tani

Kini, menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya pembangunan inklusifyang berbasispotensi lokal yang spesifik.Pertumbuhan ekonomi yang non-inklusif lebih rentan terhadap shocks. Untuk itu, ekonomi inklusif diperlukan agar kita lebih kuat dari guncangan, krisis, dan gangguan di masa mendatang.

 

Covid-19 masih akan terus menerpahingga akhir tahun 2020. Menurut WHO,Indonesia dan negara-negara lain akan mengalami krisis pangan yang mengintai sebagai efek domino dibelakang Covid-19. Ketergantungan Indonesia atas komoditas pangan impor merupakan ancaman ketika negara-negara penghasil pangan tidak lagimenyediakan pasokan ekspor ke Indonesia.

 

Oleh karena itu, kita perlu penyediaan cadangan lumbung pangan, yang bertujuan untuk menciptakan kedaulatan pangan. Maka, modernisasi “Among-Tani” dengan membangkitkan rasa dan menjaga senyawasemangat di tengah kegetiran dan keterbatasan ruang yang kita hadapi.Dukung,  sebarkan  dan bagikan langkah  ini sebagai Resolusi Pandemi Covid-19. Lawan Corona dengan terus kreatif-berkaryadi lahan sendiri.

           

Sebagai langkah mitigasi awal, kitaperlu membangun ‘aklimatisasi’ pola sosial untuk menyatukan permasalahan dan solusi dalam satu eco-systemruang pikiryang sama. Di masa pandemi ini, kita bersama perlu memotong gerak kerawanan oleh Covid-19, dengan melibatkan setiap  “penggerak“ untuk “back to nature” pada kesejatian jatidiri pada kemandirian dan kedaulatan pangan yang pernah mengimaji mimpi kita sebagai bangsa agraris. Kiranya mimpi ini akan terwujud dalam ujian pandemi Covid ini.

 

Jaringan bisnis dan klaster merupakan mekanisme ampuh untuk mengatasi segala keterbatasan itu. Kolaborasi dan kemitraan UMKM-Agrodengan perusahaan besar dan lembaga pendukung publik dengan dukungan Pemerintah Daerah, berpotensi mengembangkan keunggulan lokal yang spesifik, dengan daya saing lebih besar, karena tergabung dalam klaster. Pilihan jenis usahanyaadalah agro-bisnis, karena setiap orang akan berhemat dengan prioritas bertahan hidup.

 

Catatan Akhir

            Layaknya “Kusir Andong”, saya seringkali dihadapkan pada dilema pilihan yang tidak mudah. Banyak pihak yang mendikotomikan Protokol Kesehatan dengan Ekonomi. Seharusnya keduanya tidak saling menafikan, tapi saling melengkapi. Dengan cara mengatasi pandemi, seraya memulihkan ekonomi. Bukankah jika sakit, orang tidak bisa lagi produktif. Sebaliknya, jika ia sehat, tapi tidak bisa makan, ia pun akan jatuh sakit. Dilemma, memang!Lalu, sebaiknya bagaimana? Pilihannya harus jalan tengah.

Hidup harmoni berdampingan dengan Covid-19, sambil mematuhi secara ketat disiplin yang menjadi syaratnya. Hidup mengisolasi diri terus-menerus akan berdampak buruk bagi ekonomi.Melonggarkan aturan, membuka peluang ekonomi, agar bergerak lagi. Karena perlakuan Adaptasiterhadap Keadaan Baru (New-Normal) harus dikompromikan, tentu belum bisa tumbuh instan. Meski dengan kapasitas belum penuh, setidaknya ekonomi bisa berjalan bertahap.

 

Marilah kita renungkan bersama, meski destinasi wisata kita ketatkan dengan Protokol Kesehatan, tetapi kalau kehidupan di Malioboro, dan di pasar-pasar tradisonal dan pasar modern kita biarkan longgar dengan sikap permisif, maka  keberhasilan New-Normaltidak akan bisa kita raih. Sebaliknya jika kita berhasil mengendalikannya tanpa memicu lonjakan gelombang kedua Covid-19, kita akan bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif tahun 2020 ini.

 

            Marilah kita hidupkan mesin Birokrasi serta Aparat Ketertiban dan Keamanan sebagai Aktor Perubahan dan Insan Peradaban. Penerapan Kebijakan Normal-Baru, bukan hanya membuka aktivitas kehidupan dengan standar dan protokol tertentu. Tapi, juga menyatukan kehendak membangun hidup bersama di tengah keragaman perbedaan. MoU yang kita tandatangani bersama ini adalah awal yang baik guna membangun semangat kebersamaan itu. Maka, hendaklah jauhkan semua MoU itu dari sebuah Utopia, dan dekatkanlah menjadi Realita.

 

Utamanya, harus didasari oleh mutual trust untuk memperoleh mutual-benefits. Diikuti kesadaran dan kesediaan saling-belajar, memahami, menghargai dan berbagi, sebagai pengikat partisipasi, solidaritas dan kolaborasi dalam mewujudkan harmoni kehidupan bersama. Untuk itu, kita semua harus siap mengubah mindset dalam mengelola kehidupan bersama.

 

            Small and quick winsdalam medan pertempuran kecil-kecil perlu diraih dulu, untuk kemudian agar menggelinding menjadi snow-balling effects. Semakin membesar dan membesar lagi untuk memenangkan peperangan besar yang dengan daya-tahan dan daya-lenting, sarat-optimisme dan penuh-keyakinan, serta selalu mohon petunjuk-Nya, agar kita bisa keluar dari jebakan kesulitan ini. In-shaa Allah!

 

 

Yogyakarta, 14 September 2020

 

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 

 

 

HAMENGKU BUWONO X