RAKOSA STREAMING
RAKOSA NEWS FEED

Kanwil DJP DIY Sandera Wajib Pajak Tidak Patuh

Release Date : 31 Maret 2021

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Daerah Istimewa Yogyakarta melalui KPP Pratama

Sleman dan didampingi oleh Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Jumat,
tanggal 25 Maret 2021 telah menyerahkan seorang penanggung pajak ke Rumah Tahanan (rutan) Kelas
II A Yogyakarta Kanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penyerahan atas 1 (satu) orang penanggung pajak tersebut terkait penyanderaan (gijzeling) terhadap
seseorang berinisial AGS (52 tahun) yang menjabat sebagai direktur perusahaan konstruksi PT. AP.
Saudara AGS merupakan penanggung pajak dari sebuah perusahaan yang terdaftar sebagai Wajib Pajak
Badan di KPP Pratama Sleman. AGS disandera karena perusahaannya memiliki utang pajak sebesar lima
milyar lima ratus enam juta tiga ratus empat puluh enam ribu seratus enam belas rupiah (Rp.
5.506.346.116,-). Dalam proses penyanderaan, seluruh hak-hak telah dipenuhi meliputi tes kesehatan
dan lain sebagainya, termasuk juga memberi kesempatan untuk menjalankan ibadah.
 
Sesuai Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
(PPSP) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 tahun 2000, Penyanderaan adalah
pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat
tertentu. Penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak yang mempunyai utang pajak
sekurang-kurangnya 100 (seratus) juta rupiah dan diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
Penyanderaan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang untuk selama-lamanya 6
(enam) bulan serta dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Kepala
KPP setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur.
 
Utang pajak PT. AP bermula dari proses pengujian kepatuhan Wajib Pajak atas kewajiban PPh dan PPN
sehingga ditetapkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Wajib Pajak telah memanfaatkan
haknya dalam perpajakan berupa pengajuan pengurangan atau pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
yang tidak benar, kemudian Wajib Pajak mengajukan gugatan dan dikabulkan sebagian. Atas utang pajak
yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) tersebut, KPP Pratama Sleman melakukan tindakan
penagihan dari penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan dan lelang. Sebagai tahapan terakhir
proses penagihan, berdasarkan Ijin yang telah dikeluarkan oleh Menteri Keuangan maka KPP Pratama
Sleman melaksanakan tindakan penyanderaan.
 
Jajaran Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta dan seluruh KPP Pratama di lingkungan
Provinsi DIY berkomitmen untuk mengupayakan pencapaian target penerimaan pajak Tahun 2021 dengan
tetap mengedepankan upaya persuasif kepada Wajib Pajak, yaitu berupa tentang penyuluhan hak &
kewajiban Wajib Pajak, himbauan, pengawasan, dan konsultasi. Namun demikian tindakan penegakan
hukum (law enforcement) berupa : pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan akan dilakukan sebagai
upaya hukum terakhir.