RAKOSA STREAMING
RAKOSA NEWS FEED

Ekspose Hasil Kajian Pendewasaan Usia Perkawinan

Release Date : 21 April 2021

Alasan  waktu itu berhubungan sama pacar karena sayang. (M, 20 tahun)”

 

M dan banyak remaja perempuan lain yang hamil dan kemudian menikah pada usia yang masih anak, memiliki latarbelakang pemahaman bahwa hubungan seksual adalah salah satu bentuk ekspresi rasa sayang pada saat pacaran. Pemahaman ini tidak terlepas dari kontruksi gender maskulin yang mengagungkan afeksi, kehangatan, kesetiaan, kepasifan, ketergantungan, dan pengasuhan. Sementara remaja laki laki melihat hubungan seksual hubungan seksual dengan perempuan adalah sebagai alat penaklukan atau pertarungan harga diri dimana mereka merasa harus selalu mampu mengalahkan” pasangannya. Oleh karenanya kehidupan seks bagi laki-laki terkadang menjadi sempit sebatas sex intercourse

Inilah salah satu temuan dari kajian Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk DIY. Kajian ini dilatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi No.22 tahun 2017 tentang Pengujian Pasal 7 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi semangat baru bagi ragam upaya pencegahan perkawinan anak guna peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Putusan tersebut mengubah Pasal 7 yang kemudian menetapkan usia minimum boleh menikah yaitu 19 tahun baik pada laki-laki maupun pada perempuan.  Gagasan mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (P.U.P) dapat dikatakan sebagai manifestasi dari komitmen bersama dalam mengeliminasi budaya atau praktik pernikahan anak di Indonesia. Namun hal ini tidak cukup mengingat kompleksitas di dalam praktik atau budaya pernikahan anak itu sendiri. Pernikahan anak merupakan salah satu praktik merugikan (harmful  practices) terutama bagi perempuan Sejumlah studi menyebutkan bahwa pernikahan anak semakin mendekatkan anak perempuan pada sejumlah risiko yang lebih kompleks seperti kemiskinan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan keterbatasan mobilitas sosial. Dalam wacana kesehatan reproduksi, pernikahan anak yang diikuti dengan kehamilan pada usia dini juga rentan meningkatkan risiko angka kematian ibu (AKI). Pernikahan anak juga menjadi penyebab terjadinya putus sekolah di kalangan anak perempuan yang lebih jauh berimplikasi pada penurunan kualitas generasi muda.

Tujuan dari studi ini adalah: 1.) Menggambarkan potret fenomena  perkawinan anak dan menemukenali faktor penyebab pengajuan dispensasi perkawinan anak di DIY. 2.)Menjelaskan dan menganalisis problem gender di kalangan remaja saat ini terkait dengan fenomena Kehamilan Tidak Dikehendaki  yang ternyata menjadi faktor penyebab para orang tua mengajukan dispensasi perkawinan untuk anak-anaknya. 3.) Mengeksplorasi narasi atau informasi otentik dari kelompok anak terkait pengalaman menjalani pernikahannya sehingga dapat terpetakan kerentanan serta risiko yang senantiasa terjadi.

Kajian PUP yang dilakukan di Provinsi D.I.Y secara khusus memiliki relevansi terhadap agenda pembangunan yang ber- fokus pada peningkatan kualitas sumber daya generasi muda. Gagasan PUP juga berkaitan dengan komitmen internasional dalam pencegahan perkawinan anak melalui keikutsertaan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable  Development Goals (SDGs) yang disepakati pada tahun 2015

 

Temuan

 

Dari hasil rekapitulasi data permohonan dispensasi kawin dan alasan pengajuan pada periode 2018 hingga September 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, ditemukan 1.384 nomor perkara. Berdasarkan dokumen tersebut, alasan permohonan dapat diklasifikasi menjadi empat hal, yaitu: yang dimohonkan atau     pasangan yang dimohonkan dalam kondisi hamil, yang dimohon- kan atau pasangan yang dimohonkan sudah melahirkan, agar terhindar dari dosa dan menjaga norma sosial yang ada, serta per- mintaan orangtua. Hamil menjadi alasan paling utama dari permohonan dispensasi, diikuti alasan agama dan norma sosial,

permintaan orang tua, dan terakhir karena alasan melahirkan.

Dari 1.705 perkara, hanya terdapat 857 perkara yang men- cantumkan usia yang dimohonkan. Dari 857 perkara tersebut, terlihat usia yang dimohonkan dispensasi paling banyak adalah

18 tahun, dan semakin kecil usia, semakin kecil pula angka yang dimohonkan dispensasi. Temuan menarik adalah ada 3 anak yang dimohonkan dispensasi masih berusia 13 tahun.

dalam penelitian ini juga ditemukan adanya faktor situasional dalam keluarga yang meningkatkan resiko remaja perempuan melakukan perilaku seksual beresiko dengan pacarnya, yaitu hubungan yang tidak hangat atau tidak dekat dengan orang tua. Hal ini menyebabkan remaja perempuan yang selama ini hidup dengan norma feminin yang menonjolkan sisi afeksi seperti kasih sayang, perhatian, kesetiaan (Mahalik et al., 2005), justru tidak mendapatkan sentuhan afeksi kehangatan dari orang tua. Kondisi ini menyebabkan remaja perempuan dalam kondisi merasa butuh kasih sayang dan perhatian, dan ketika pacar laki-lakinya dianggap mampu memberikan kebutuhan tersebut, maka ia berani meng- ambil risiko dengan bersedia melakukan hubungan seksual dengan pacarnya.

Masyarakat di komunitas menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang memalukan. Sikap mereka terhadap seksualitas adalah negatif, oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas harus dibatasi atau bahkan dilarang. Bahkan sebagian masyarakat berpendapat bahwa pendidikan seks atau informasi tentang hak reproduksi seksual dan akses kontrasepsi dapat menye- babkan remaja melakukan seks bebas. Akibatnya, akses informasi kesehatan dan program pendidikan seks menjadi terbatas terutama bagi kaum muda.

 

  Rekomendasi

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yaitu: 

1.) Pengembangan metode pendidikan kesehatan reproduksi yang relevan pada konteks anak remaja saat ini. Anak remaja saat ini lekat teknologi, mereka lebih fleksibel pergaulannya, lebih aktif dan desicive/impulsif. Dengan situasi seperti itu maka pendekatan yang dibangun harus experiences-based dan tidak hanya text-book. Hal ini juga untuk membuat intervensi yang berbeda berdasarkan  persoalan ekonomi, perilaku seksual, budaya/agama, sehingga intervensi yang diberikan menjadi lebih relevan dan tidak terjebak pada generalisasi kebijakan/ program.

2.)  Secara praktik, ada gap antara orang tua dan anak terkait 

dengan isu perkawinan anak. Maka perlu ada pendekatan/ 

intervensi yang dapat mengatasi gap tersebut. Family based learning karena perkawinan anak ini persoalan keluarga secara keseluruhan.

3.)  Melakukan intervensi komunitas yang bertujuan mengubah cara pandang masyarakat, khususnya para orang tua yang memiliki anak remaja mengenai seksualitas, dan norma gender di kalangan remaja laki-laki dan perempuan yang menjadi penyebab praktik-praktik perilaku seksual beresiko. Bentuk kegiatan intervensi komunitas adalah dengan membuat kelompok diskusi orang tua dan remaja secara berseri pada tingkat desa atau dusun. Hal ini dapat juga dilakukan dengan memanfaatkan forum-forum yang sudah ada di desa atau dusun, misalnya pada kelompok Dasawisma, PKK, Karang Taruna, atau Pengajian.

4.) Penting menaikkan isu pencegahan perkawinan anak dari program menjadi strategi. Pencegahan perkawinan anak yang programatik akan berhenti ketika secara program selesai, akan tetapi jika dijadikan strategi, ia memberi dampak pada capaian lain yang lebih besar misalnya pengentasan kemiskinan atau peningkatan kesejahteraan. Sebagai sebuah strategi, penting melekatkan upaya pencegahan perkawinan anak pada setiap program baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung bagi penurunan angka perkawinan anak.